Syaiful Huda Sambut Baik Hari Kebaya Nasional

PKBNEWS – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyambut baik upaya pemerintah menjaga kebaya dengan menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu, warisan kebaya ini memang tengah dicoba diklaim 4 negara, termasuk Malaysia.

"Saya kira nggak apa sih tidak harus menjadi hari libur, saya kira cukup dengan penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional, memang tantangan kita agak berat, kita sedang bertarung dengan 4 negara lain (Brunei, Malaysia, Thailand, dan Singapura) yang mengajukan kebaya sebagai warisan itu," kata Syaiful Huda.

Berdasarkan update terakhir dari UNESCO, lanjut Huda, Indonesia berpotensi tidak bisa menjadikan kebaya sebagai warisan sendiri. Dia menyebut ada peluang kebaya menjadi warisan milik bersama atau menjadi produk indikasi geografis.

"Nah update terakhir potensinya jadinya tidak bisa menjadi milik kita sendiri, jadi ada kemungkinan ini menjadi milik bersama atau intangible cultural heritage, warisan ini tidak hanya milik satu negara atau istilahnya warisan budaya milik bersama atau produk indikasi geografis," ucapnya.

"Saya kira pada konteks ini perlu pemerintah untuk bekerja serius, bekerja maksimal memastikan kalau masih memungkinkan kebaya tetap menjadi warisan yang sepenuhnya tunggal milik Indonesia. Jadi ini tantangannya. Karena itu, belajar dari kasus kebaya, dari kasus yang lain. Kita berharap pemerintah untuk cekatan secepatnya mengajukan warisan budaya ini ke UNESCO, baik benda maupun tak benda," sambungnya.

Huda mengungkapkan, Pemerintah perlu betul-betul membentuk timsus untuk melobi dan menyuguhkan fakta-fakta baru bahwa memang kebaya sesungguhnya akarnya ada di Indonesia, tidak di negara lain.

"Mungkin kita berkontribusi atas berbagai peristiwa itu karena kita terlambat mengajukan, kasus kebaya ini duluan mereka (negara-negara lain), duluan mereka mengajukan. Nah artinya keterlambatan kita akhirnya beresiko orang untuk mengklaim. Nah cekatannya pemerintah lain negara lain itu yang akhirnya kita memberi ruang untuk warisan kita diklaim, karena itu, kita tidak ingin lagi peristiwa ini terjadi," tegasnya.